Selasa, 05 November 2019

Bank Pemerintah

A.    Definisi Bank Pemerintah

Bang Milik Pemerintah atau yang leih dikenal dengan Bank Pemerintah adalah Bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank Milik Pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah.

B.     Jenis Bank Pemerintah


Bank Milik Pemerintah dibagi menjadi dua Bank Milik Pemerintah Pusat dan Bank Milik Pemerintah Daerah.
Nama Bank
Didirikan
Kepemilikan
Status
Kantor Pusat, Website
02 Oktober 1998
Pemerintah RI 60%, Masyarakat 40%
Bank Devisa
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta
05 Juli 1946
Pemerintah RI 60%, Masyarakat 40%
Bank Devisa
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
16 Desember 1895
Pemerintah RI 56,75%, Masyarakat 43,25%
Bank Devisa
Gedung BRI, Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta
16 Oktober 1897
Pemerintah RI 60%, Masyarakat 40%
Bank Devisa
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta

C.     









Perbedaan Bank Milik Pemerintah Pusat dan Bank Milik Pemerintah Daerah


Bank Milik Pemerintah Daerah
Nama Bank
Didirikan
Kepemilikan
Status
Kantor Pusat, Website
05-Jul-62
Bank devisa
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
15-Des-61
Bank nondevisa
Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta
11-Sep-92
PT Banten Global Development 51%, Masyarakat 49%
Bank nondevisa
Jl. RS Fatmawati No. 12, Jakarta Selatan (pusat operasional)
Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 04, 05 & 06, Kecamatan Serang, Banten (pusat nonoperasional)
09-Agu-69
Bank nondevisa
Jl. Basuki Rahmat No. 6 Lt. 2 Bengkulu
20-Mei-61
Pemprov Jabar 38,26%, Pemda kota dan kabupaten se-Jabar 23,61%, Pemprov Banten 5,37%, Pemda kota dan kabupaten se-Jabar 7,76%, Masyarakat 25%
Bank devisa
Menara Bank bjb, JL. Naripan No. 12-14, Bandung
11-Apr-61
Pemprov DKI Jakarta 99,7%, Pasar Jaya 0,3%
Bank devisa
Gedung Prasada Sasana Karya, Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta
12-Feb-59
Bank nondevisa
Jl. Jend. A. Yani No. 18 Telanaipura, Jambi
13-Mar-63
Bank devisa
Gedung Grinatha Lt. 1-7, Jalan Pemuda No. 142 Semarang
17-Agu-61
Bank devisa
Jl. Basuki Rakhmad 98-104, Surabaya



28-Nov-63
Bank nondevisa
Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak

25-Mar-64
Bank nondevisa
Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin



28-Okt-61
Bank nondevisa
Jl. RTA Milono No.12, Palangka Raya
14-Okt-65
Pemprov Kaltim, seluruh Pemerintah Kab/Kota Kaltim, Pemprov Kaltara dan seluruh pemerintah Kab/Kota Kaltara
Bank devisa
Gedung PT. BPD Kaltim Kaltara Lantai 3 s.d 6, Jl. Jend. Sudirman No. 33 Samarinda
01-Agu-64
Bank nondevisa
Jl. Wolter Monginsidi No.182, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung
25-Okt-61
Pemprov Maluku, Pemprov Maluku Utara, seluruh Pemerintah Kab/Kota Maluku dan Maluku Utara
Bank nondevisa
Jl. Raya Pattimura No. 09 Ambon
12-Mar-62
Bank devisa
Jl. Pemuda No.21, Padang
05-Jul-64
Bank nondevisa
Jl. Pejanggik 30, Mataram
17-Jul-62
Bank nondevisa
Jl. W. J. Lalamentik No. 102 Kupang
13-Apr-66
Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat, seluruh Pemerintah Kab/Kota Papua dan Papua Barat
Bank nondevisa
JL. A. Yani No. 5-7 Jayapura
15-Agu-61
Pemprov Riau, Pemprov Kepulauan Riau, seluruh Pemerintah Kab/Kota Riau dan Kepulauan Riau
Bank devisa
Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Jalan Jenderal Sudirman No.462 Kota Pekanbaru
13-Jan-61
Pemprov Sulsel, Pemprov Sulbar, seluruh Pemerintah Kab/Kota Sulsel dan Sulbar
Bank nondevisa
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar
01-Apr-69
Pemprov Sulteng 33,564%, seluruh Pemerintah Kab/Kota Sulteng, PT Mega Corpora 23,54%[13]
Bank nondevisa
Jl. Sultan Hasanuddin, No. 20 Palu
02-Mar-68
Bank nondevisa
Jalan Mayjend Soetoyo No. 95, Kendari
17-Mar-61
Pemprov Sulut 36,64%, Pemprov Gorontalo 3,01%, seluruh Pemerintah Kab/Kota Sulut dan Gorontalo, PT Mega Corpora 24,90%[14]
Bank nondevisa
Jl. Sam Ratulangi No. 9 Manado
06-Nov-57
Pemprov Sumsel 27,90%, Pemprov Bangka Belitung 3,11%, seluruh Pemerintah Kab/Kota Sumsel (47,97%), dan Babel (17,02%), Koperasi Cermat 4,00%[13]
Bank Devisa
Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari no. 07, Jakabaring Palembang
04-Nov-61
Bank Devisa
Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan



Dari tabel diatas dapat disimpulkan perbedaan antara Bank Milik Pemerintah Pusat dengan Bank Milik Pemerintah Daerah yaitu:
1.      Bank Milik Pemerintah Pusat, kepemilikan modal/sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah, kepemilikan modal/sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan provinsi.
2.      Bank Milik Pemerintah Pusat, seluruh Banknya merupakan Bank Devisa. Sedankan Bank Milik Pemerintah Daerah, tidak semua Bank merupakan Bank Devisa.

D.    Kegiatan Bank Pemerintah

Kegiatan utama Bank BUMN sebenarnya sama dengan bank umum yaitu menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Manurung dan Raharja, 2004). Berikut List Kegiatan yang dilakukan Bank Pemerintah :

a.       Bank Mandir

Bank Mandiri menjalankan berbagai kegiatan usaha, meliputi :
·         Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
·         Memberikan kredit.
·         Menerbitkan surat pengakuan utang.
·         Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
·         Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
·         Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
·         Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
·         Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
·         Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
·         Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
·         Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
·         Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
·         Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
a)      Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
b)      Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
c)      Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
d)     Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
e)      Obligasi;
f)       Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan;
g)      Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan.

b.      Bank BNI

Kegiatan Bank BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui anak usaha) seperti bank mandiri .
Selain itu, Bank BNI juga menjalankan kegiatan usaha diluar perbankan melalui anak usahanya, antara lain: asuransi jiwa, pembiayaan, sekuritas dan jasa keuangan.           

c.       Bank BRI

Kegiatan Bank BRI sama seperti bank Pemerintah lainnya. Namun, Bank BRI lebih diarahkan kepada perbaikan ekonomi dan pembayaran ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha Bank-Bank Umum.
Selain itu juga PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk juga memberikan jasa-jasa perbankan dalam negeri maupun luar negeri.

d.      Bank BTN

Kegiatan Bank BTN meliputi :
1)      KPR dan Perbankan Konsumer

·         Produk kredit konsumer terbagi menjadi empat yaitu KPR Bersubsidi, KPR Non Subsidi, Kredit Perumahan lainnya dan Kredit Konsumer
·         Produk simpanan juga terbagi menjadi tiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito
·         Mortgage : Menyediakan layanan pembiayaan berbasis rumah atau hunian
·         Consumer Loan : Memberikan layanan pembiayaan konsumer dan personal loan dan Pengembangan bisnis consumer loan dari value chain
·         Consumer Funding : Memberikan layanan produk dana dan jasa yang berorientasi pada nasabah individual dan Pengembangan bisnis wealth management perumahan
2)      Perumahan dan Perbankan Komersial
·         Produk kredit komersial terbagi menjadi tiga yaitu Kredit Konstruksi, Kredit Mikro & Usaha Kecil Menengah serta Kredit Korporasi lainnya
·         Produk simpanan didominasi oleh dua hal yaitu Giro dan Deposito
·         Commercial loan : Mengelola bisnis commercial loan termasuk kredit konstruksi
·         SME : Memberikan layanan pembiayaan bagi segmen mikro dan kecil
·         Commercial & Institusional Funding : Memberikan layanan jasa dan produk dana yang berorientasi kepada nasabah korporasi dan institusional
3)      Perbankan Syariah
·         Produk pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Konsumer Syariah dan Pembiayaan Komersial Syariah
·         Produk pendanaan terbagi menjadi tiga yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah
·         Badan Usaha Syariah : Menyediakan layanan produk dan jasa syariah yang menciptakan sinergi bisnis Bank BTN
4)      Treasury & Asset Management
·         Menyediakan layanan jasa dan produk treasury
·         Mengelola bisnis DPLK






E Manfaat Kredit

            Maanfaat kredit bagi Bank
·         Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga
·         Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba
·         Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
·         Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini merupakan aset bagi bank.
·         Reputasi bank akan meningkat sehingga menarik nasabah-nasabah baru.
            Manfaat kredit bagi Pemerintah
·         Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila kredit tersebut diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, maka perusahaan akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara rasional.
·         Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pada saat peredaran uang di masyarakat terlalu banyak, maka kredit perlu dikurangi. Pengurangan kredit tersebut dengan cara meningkatkan suku bunga, sehingga masyarakat tidak mengajukan kredit ke bank. Bank lebih fokus kepada penghimpunan dana pihak ketiga agar uang yang beredar dapat diturunkan. Sebaliknya, pada saat peredaran uang sedikit, maka arus tukar menukar barang dan jasa menjadi terhambat. Pada saat demikian, bank dapat meningkatkan kreditnya dengan menurunkan suku bunga sehingga arus tukar menukar barang dan jasa menjadi lancar karena adanya kenaikan jumlah yang beredar.
·         Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.
·         Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.
1.      Pajak pendapatan dari bank yang mmberikan kredit karena terdapat kenaikan laba yang berasal dari bunga kredit.
2.      Pajak pendapatan dari debitur. Debitur yang mendapatkan kredit berusaha untuk meningkatkan volume usahanya, dan kenaikan volume usaha berpengaruh pada kenaikan laba perusahaan, sehingga pajak pendapatan akan meningkat.
3.      Kredit bank dapat memperluas pasar, yaitu dengan semakin luasnya volume produksi dan konsumsi masyarakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bank Pemerintah

A.     Definisi Bank Pemerintah Bang Milik Pemerintah atau yang leih dikenal dengan Bank Pemerintah adalah Bank yang kepemilikannya bera...